Pergolakan Politik di 2019

Pergolakan Politik di 2019 Foto:Covesia/Primadoni
Covesia.com - Kita telah memasuki tahun tahun politik di 2018. Pertarungan politik ditahun ini akan menunjukkan kualitas partai dalam meraih suara terbanyak di pemilu 2019 mendatang. Kendati masih beberapa hitungan tahun lagi tidak sedikit dana yang dikeluarkan oleh para bacaleg maupun partai dalam menyukseskan pesta demokrasi yang semakin jelas didepan mata. Para bacaleg tidak segan-segan mengeluarkan dana pribadi demi sebuah kursi di DPRD maupun DPR RI. Banyak yang mengatakan bahwa kursi DPR maupun DPRD itu mahal harganya. Namun jika uang yang menjadi tolak ukur atas keberhasilan caleg untuk mencuri perhatian rakyat maka itu bukanlah sebuah jaminan dalam memenangkan pemilu. Kualitas Caleg maupun kinerja partai beberapa tahun belakangan menjadi sorotan tajam, dengan adanya beberapa kader terlibat kasus hukum, dan anti kritik.

Masyarakat sebagai penentu dalam pemilu sudah tidak lagi prihatin kepada sikap maupun prilaku politisi baik didaerah maupun disenayan. Rakyat merasa bahwa wakilnya menodai kepercayaanmereka serta merusak demokrasi. Bahkan telah disahkannya revisi UU MD3 bahwa mengkritik anggota Dewan bisa dipidana. Cukup menjadi perhatian dari rakyat untuk berhati-hati dalam memilih wakilnya, dan kebebasan untuk melakukan kritikan sudah dibatasi oleh UU MD3. Kepercayaan oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah sapaan tipudaya. Sementara kinerja perlemen hari ini  hanya sebatas memenuhi seremonial belaka sementara untuk rakyat sangat tidak diperhatikan dalam hal melakukan pengawasan. Belum lagi beberapa kasus korupsi yang menimpa para anggota perlemen secara tidak langsung mereka menodai rakyatnya sendiri. Korupsi merupakan penghianatan terhadap bangsa. Sindikat Korupsi tidak hanya dilakukan para anggota parlemen melainkan para pemegang kebijakan yang masuk kedalam sistem pemerintahan dan juga para penegak hukum yang selalu mencoreng nama bangsa. Cerminan demokrasi hari ini menjadi catatan khusus bagi masyarakat dalam memilih wakilnya diparlemen pada 2019 mendatang.

Maka jangan kecewa nantinya apabila Anggota perlemen yang telah duduk tidak dipilih lagi oleh rakyatnya. Partisipasi masyarakat tercermin disaat pemilihan kepada Daerah dimana belum adanya 100% masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan kepala Daerah studi kasus beberapa daerah. Apakah hal ini akan terulang kembali di Pemilu legislatif yang berbarengan dengan pemilihan presiden di 2019 mendatang. Peran para penyelenggara pemilu serta partai politik sangat diharapkan agar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa demokrasi itu terwujud atas pertisipasi masyarakat. Sedikit harapan di tahun 2019ini agar indonesia bangkit dari keterpurukan yang selama ini masih melanda disegala aspek kehidupan. Indonesia adalah bangsa yang masih memiliki ideologi pancasila. Apakah pancasila hanya sebagai simbol negara saja. Tentunya harus diamalkan untuk menjawab masalah kebangsaan. Pemerintah tentunya harus berpartisipasi dalam membangkitkan pemahaman masyarakatnya. Ketegasan dalam pengambilan kebijakan menjadi sorotan dimata masyarakat. Seakan harapan untuk bangkit itu menjadi pudar diakibatkan fenomena yang terjadi di Bangsa ini.

Konsekuensi dari pertarungan politik di 2019 mendatang adalah menang dan kalahnya dalam mengambil perhatian rakyat. Sebuah kelegowoan selalu terpatri untuk setiap petarung di 2019 nanti. Bertarunglah secara sehat, jujur tanpa adanya kecurangan yang terjadi. Jika Pertarungan ini gagal maka sebuah kekhawatiran kita bahwa Indonesia akan mengambil langkah ekstrim yaitu Revolusi. Kearifan setiap petarung sangat dituntut demi terciptanya pemilu bersih adil dan jujur. Cerminan pemilhan serentak di 2019 sangat menentukan Indonesia jauh kedepan. Masih banyak cita-cita bangsa ini yang belum tercapai, kita harus fokus dalam mensejahterakan bangsa melalui wakil rakyat sebagai penyambung lidah masyarakatnya.

Mensejahterakan Bangsa Indonesia tidaklah mudah untuk mewujudkannya melainkan etikat yang dilandasi niat yang lurus untuk menjaga amanah rakyat. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia bukan hanya tertuang didalam pembukaan undang-undang 1945 dan sila ke lima pancasila malainkan perwujudannya didalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan sosial haruslah diwujudkan berdasarkan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat indonesia dan tidak di intimidasi dari negara maju.
Eria Candra, S.Sos

Eria Candra, S.Sos ( Mantan Presidium PBHMI periode 2013-2015 )

Berita Terkait

Baca Juga