Jangan Berdalih untuk Menjawab Anjloknya Daya Beli Masyarakat

Jangan Berdalih untuk Menjawab Anjloknya Daya Beli Masyarakat Ilustrasi

Covesia.com - Sepekan ke belakang, saya berkesempatan untuk berkeliling Jawa Barat. Ada 8 Kabupaten/ Kota yang saya singgahi. Dan di setiap kabupaten/kota itu, saya berkesempatan mendengar keluh-kesah masyarakat dari petani, pedagang pasar, ibu-ibu pengajian, anak sekolah, tukang tahu, tukang ojek, pengamen jalanan, guru honorer, garin masjid, dan lain sebagainya.

Menariknya, ada kesimpulan yang sama terkait isu ekonomi: daya beli masyarakat anjlok. Tidak seorang pun yang mengaku perekonomian keluarga mereka lebih baik di hari ini. Tidak seorang pun!

Mereka mengeluh kalau pendapatannya hari ini sudah hampir-hampir bahkan tidak cukup lagi menanggung beban keseharian. Harga-harga melambung tinggi. Barang-barang pokok kerap mendadak hilang dari pasar.

Petani mengeluhkan perihal sewa lahan yang harus dibayar di muka, dan cemas karena mendengar isu subsidi pupuk akan dicabut atau dikurangi. Pedagang pasar tukang tahu, tukang ojek, pengamen jalanan dan lain sebagainya mengeluh kalau omsetnya turun drastis.

Muncul pula pergesekan sosial. Ojek konvensional sampai minta ojek online dihapus saja karena dianggap biang keladi sepinya penumpang. Padahal, pelaku ojek online banyak berasal dari kalangan yang dulunya pengangguran, mereka yang dipecat karena restrukturisasi perusahaan, atau mereka yang menyambi karena pendapatan utamanya sudah tak cukup lagi.

Sehingga, saya sungguh mempertanyakan dalih pelemahan konsumsi disebabkan adanya shifting atau pergeseran jenis konsumsi masyarakat. Dalih ini bisa saja dipakai untuk masyarakat kelas menengah, tetapi untuk masyarakat kelas bawah?

Bagaimana menjelaskan shifting konsumsi untuk pendapatan petani yang menurun? Atau untuk sepinya pembeli tahu Sumedang di terminal A?—memangnya orang-orang yang mau keluar kota itu lebih suka membeli tahu Sumedang secara online ketimbang jalan sedikit ke gerobok penjual di pinggir terminal. Atau kenapa sekarang orang-orang semakin pelit berbagi rejeki kepada pengamen jalanan?

Isu penurunan daya beli masyarakat bawah adalah nyata. Ini adalah fakta yang saya temukan di lapangan.

Sudah seharusnya pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi hal ini. Subdisi yang berorientasi untuk mengungkit daya beli masyarakat kecil amat dibutuhkan.

Adalah tragis apabila pemerintah bisa menyuntik lima konglomerat sawit dengan subsidi mega Rp7,5 triliun, sementara rakyat kecil diabaikan. Seharusnya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat kecil, dan membantu menyelesaikan masalah yang tidak bisa diatasi sendiri oleh masyarakat. Bukan malah menyuruh masyarakat kecil menyelesaikan masalahnya sendiri.

Belum terlambat bagi pemerintah untuk mengkaji ulang strategi pembangunan ekonominya. Membangun infrastruktur megah itu baik, tapi jangan lupakan pula infrastruktur yang kecil-kecil, yang langsung berhubungan dengan masyarakat: misalnya jalan usaha tani, atau saluran irigasi.

Membangun infrastruktur megah itu baik, tapi jangan lupakan pula membangun kesejahteraan masyarakat kecil. Amat baik bila sebagian dana infrastruktur itu dialihkan untuk subsidi rakyat kecil, untuk meningkatkan daya beli masyarakat kecil.

Pembangunan adalah proses yang tidak bisa selesai setahun-dua tahun. Yang terpenting adalah keberlanjutannya siapapun yang memimpin kelak.

Pemerintah bukan Sangkuriang atau Bandung Bodowoso. Ada keterbatasan-keterbatasan yang mesti diakui dan dicarikan jalan keluar dengan sedapat mungkin tidak mengganggu perekonomian rakyat kecil. Dan jika sudah benar-benar menganggu, sudah selayaknya pemerintah mengkaji ulang kebijakannya.

(lif)

Hendri Teja

Hendri Teja ( Sastrawan/ Penulis Novel 'TAN' )

Berita Terkait

Baca Juga