Mendesak Presiden Agar Segera Terbitkan Perppu Antiterorisme

Mendesak Presiden Agar Segera Terbitkan Perppu Antiterorisme Ilustrasi

Covesia.com - Dua hari ini rentetan aksi terorisme terjadi di Indonesia. Tindakan para teroris yang sangat tidak manusiawi yang masih terjadi hingga saat ini di Indonesia. Dengan terjadi aksi yang tidak manusiawi itu perlu dilakukan upaya proses politik di DPR-RI tentang revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sudah saatnya Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)Perppu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar aparat hukum, khususnya Kepolisian Republik bersama-sama dengan TNI diberi kewenangan hukum melakukan tindakan yang bersifat antisipatif.

Tidak cukup lagi aparat kita hanya bertindak reaktif sebagaimana yang tertuang pada UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Melihat peristiwa bom yang terjadi dua hari ini semakin meyakinkan kita bahwa UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah tidak mampu mengatasi tindakan teroris di Indonesia.

Untuk itulah, semakin cepat Presiden mengeluarkan Perpu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, lebih baik, supaya tidak ada lagi korban jiwa sia-sia dari kekejaman teroris. 

Dengan mengeluarkan Perppu tersebut juga dapat memperkecil pergerakan teroris di tanah air kita ini.

Pada Perpu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (tentu jika jadi diterbitkan) tersebut sejatinya memuat antara lain: (1) Polisi bersama-sama dengan Tentara sebagai aparat hukum diberi  kewenangan melakukan  pemberantasan tindak pidana terorisme, (2) aparat hukum tersebut dapat melakukan tindakan penangkapan terhadap siapapun yang diduga merencanakan tindakan teroris yang prosedurnya juga diatur dalam Perpu ini.

Selanjutnya (3)aparat hukum dapat melakukan penahanan terhadap siapapun yang menjadi anggota organisasi terorisme yang prosedurnya juga diatur dalam Perpu ini, (4) mereka yang pernah terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi teroris wajib mengikuti pembinaan deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu yang prosedurnya juga ditetapkan dalam Perpu ini.

Terakhir (5) setiap RT atau desa diwajibkan membentuk Siskamling yang langsung di bawah koordinasi Kapolsek setempat, dan sebagainya yang intinya aparat hukum diberi kewenangan melakukan  pemberantasan terorisme dalam bentuk apapun di Indonesia.

Dengan demikian, melalui Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu, gerak teroris di Indonesia semakin dipersempit dan pada gilirannya dapat ditiadakan. 

Sebab, dengan alasan apapun tindakan teroris sangat bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan kemanusiaan yang mengancam keselamatan nyawa setiap warga negara.

(lif)


Emrus Sihombing

Emrus Sihombing ( Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan/Direktur Emrus Corner )

Berita Terkait

Baca Juga