Standar Universal Pemilu dan HAM

Standar Universal Pemilu dan HAM Ilustrasi

Covesia.com - Dalam sebuah diskusi di Jakarta dengan beberapa aktivis pemilu pada November lalu, ada dua pendapat yang menarik tentang pemilu, diantaranya adalah bahwa setiap negara memiliki sejarah dan perkembangan pemilu yang bisa berbeda- beda, sesuai dengan perkembangan dan kondisi setiap negara tadi, sehingga wajar jika muncul demokrasi versi setiap negara yang berbeda bahkan bisa bertolak belakang satu sama lain. 

Damaso Maqbual, salah seorang aktivis senior demokrasi asal Pilipina mencoba mengingatkan bahwa ada standar unversal dalan pemilu demokrastis yang berlaku untuk semua negara, seperti larangan  dan buruknya praktik politik uang, soal ketidak netralan pemerintah, soal kecurangan para aktor pemilu dan seterusnya.

Dalam acara yang digagas ANFRL dan Bawaslu tersebut,Damaso yang akrab dipanggil Damy mencoba menyampaikan bahwa seringkali kita berkelit  untuk melaksanakan pemilu demokratis untuk menjamin hak-hak warga negara secara inklusif dengan mengedepankan kondisi negara yang berbeda-beda, termasuk penggunaan isu primordialisme dan keagamaan. Nyatanya setiap upaya untuk mendistorsi pemilu demokratis dengan melanggar asas-asas universal pelaksanaan pemilu yang demokratis tadi, hanya akan berakibat pada menurunnya kualitas demokrasi di sebuah negara. Maka mengacu pada argumen tadi, kita mendapat pemahaman bahwa standar dan asa-asas universal dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis adalah prasarat mutlak untuk terwujudnya kehidupan yang demokratis dalam sebuah negara.

Bagaimana kita menghubungkan ini dengan kondisi demokrasi saat ini, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara. Ada kecenderungan saat ini berupa meningkatnya primordialisme dan populisme di berbagai belahan dunia. Di berbagai negara kita menyaksikan kegalauan umat manusia menghadapi perkembangan dunia yang sangat cepat, yang menimbulkan friksi antar umat manusia. 

Perdagangan antar negara yang terus mengalami perseteruan, semakin cepatnya sebuah teknologi menjadi usang dan semakin menurunnya daya dukung lingkungan untuk menopang hidup umat manusia yang bergerak di angka 7 milyar jiwa. Kita saksikan itu melalui berbagai tragedi kemanusiaan, soal timur tengah, brexit, kegamangan bangsa-bangsa di Amerika dan Eropa barat, serta masalah lama di Asia dan Afrika. Manusia gamang dan gelisa menghadapi perubahan dunia yang super cepat.

Di dalam negeri kita sedang membangun demokrasi politik, melalui demokrasi elektoral, sebuah eksperimen demokrasi dengan terus melakukan upaya perubahan, seperti pelaksanaan pemilu serentak yang akan memilih presiden dan legislatif secara bersamaan dalam beberapa bulan ke depan, Di saat masa tahapan kampanye ini, banyak sudah kita menangkap fenomena sebagai upaya untuk menghadirkan pemilu yang demokratis, seperti halnya sejarah bangsa-bangsa, tak ada yang instan dalam membangun demokrasi sebuah bangsa, pemilu dan kampanye pemilu diwarnai dengan berbagai fenomena negatif, seperti penggunaan sentimen agama dan SARA lainnya, merebaknya berita bohong dan propaganda buruk, dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran pemilu lainnya, sampai isu netralitas penyelenggara pemilu, membuat kita perlu berpikir keras untuk memahami apa yang terjadi serta bagaimana upaya untuk menanggulangi hal ini.

Dengan standar universal pelaksanaan pemilu yang demokratis pada dasarnya kita berusaha untuk memberikan jaminan atas hak dasar warga negara, yakni hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan negara dan hak untuk menentukan arah kebijakan negara melalui keterwakilan di setiap cabang kekuasaan negara. Untuk itulah pelaksanaan pemilu dengan standar universal yang sudah dirumuskan secara internasional maupun dalam skala regional dan dituangkan dalam konstitusi dan regulasi kepemiluan, menjadi acuan kita bersama untuk mewujudkan hak sipil dan hak politik warga negara tadi. 

Peringatan deklarasi umum hak asasi manusi (DUHAM) hari ini, 10 Desember adalah sebuah momentum, untuk kita mengevaluasi diri sebagai bangsa, sejauh mana kita telah coba menerapkan standar umum pelaksanaan pemilu yang demokratis dalam rangka pemenuham hak- hak dasar manusia itu kita laksanakan. 

Sehingga kita tak perlu lagi berdebat soal apakah demokrasi dan HAM cocok dengan keberadaan dan kebutuhan kita sebagai bangsa, karena selain hal demikian telah dirumuskan dan disepakati secara internasional, pengurangan terhadap pemenuhan standar universal tersebut hanya akan menurunkan kualitas den pemenuhan hak dasar manusia semata.Kita sudah belajar dan merasakan hal itu, tinggal kita mengimplementasikannya dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan suruh umat manusia di indonesia.

(lif)

Kaka Suminta

Kaka Suminta ( Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) )

Berita Terkait

Baca Juga