Ada Apa dengan “Kotak Kardus” Surat Suara ?

Ada Apa dengan “Kotak Kardus” Surat Suara Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kiri) dan Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) menunjukan kotak suara bermaterial kardus dan transparan di Kantor KPU Pusat, di Jakarta, Jumat (14/12/2018). Antara Foto/ Reno Esnir

Covesia.com - Beberapa hari belakangan ini, persoalan “kotak kardus” surat suara menjadi trending topik. Perdebatannya ada di mana-mana. Ada di media sosial, di media online, media cetak, media audio visual, di lingkungan akademisi, LSM pemerhati demokrasi. Perdebatan terpanas sudah barang tentu terjadi di kalangan peserta pemilu, lebih-lebih pada “kubu” calon pasangan presiden/ wakil presiden nomor urut 01 dan 02. Calon presiden Pemilu 2019 yang hanya dua pasangan ikut memicu panasnya ketegangan antar pendukung.

Topik “kotak kardus” semakin sexy, pasca Datuk Karni Ilyas menjadikannya sebagai topik pembahasan pada acara Indonesia Lawyer Club, Selasa 18 Desember 2018 lalu. Dengan judul pembahasan: “Pemilu 2019: Suara Rakyat dalam Kardus”, datuk asal Balingka, Agam-Sumatera Barat sukses mempertontonkan dinamika diskusi yang “panas” dan  menarik.

Acara ILC sontak saja, membuat istilah kardus semakin naik daun. Saat ini kardus sudah tak kalah tenar dari istilah “Cebong dan Kampret” yang muncul sebelumnya. Esok atau lusa, entah istilah apalagi yang akan menyusul, meramaikan kancah pesta demokrasi, 17 April 2019 yang akan datang. 

Kemunculan istilah cebong, kampret dan kardus, disatu sisi tentu masih dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Tapi di sisi lain, kemunculan istilah-istilah tersebut, berpotensi mengurangi bobot dan marwah demokrasi itu sendiri.  Perdebatan pemangku kepentingan tidak lagi dalam lingkup sunstantif, bagaimana mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak  2019 yang diharapkan tidak hanya sukses proses, tapi unggul integritas dan menghasilkan calon-calon terpilih yang berkualitas. Energi justru terkuras pada  perdebatan teknis, yang tak berujung pangkal.

Kembali ke masalah kotak suara kardus. Pada banyak kesempatan pembahasan, perdebatan kotak suara kardus, diksi perdebatannya cendrung menggambarkan kekhawatiran akan rekayasa dan kecurangan Pemilu. Bahkan ada yang mengkait-kaitkanya dengan kasus-kasus sebelumnya, seperti E-KTP tercecer, data pemilih ganda dan seterusnya. Arah pembentukan opini bergerak pada pemahaman bahwa, karena kotak suaranya terbuat dari kardus, maka Pemilu akan berlangsung curang. Setidaknya, karena kotak suara terbuat dari kardus, maka rekayasa suara dan kecurangan akan relatif  mudah dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu.

Opini di atas tentu berbahaya. Sangat berpontensi memunculkan ketidak percayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Dapat menggerus kepedulian dan legitimasi hasil Pemilu. Dapat menurunkan angka partisipasi  pemilih yang sudah ditargetkan 77.5 persen secara nasional. Bahkan berpotensi memicu konflik antar pemangku kepentingan.

Jika sedari awal sudah terbangun ketidak percayaan pada proses, maka akan sangat sulit membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap hasil dari proses tersebut. Dengan demikian, jika perdebatan yang mengarah pada ketidak percayaan terhadap kejujuran dan keadilan penyelenggara  Pemilu 2019 ini dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan akan berakibat kepada massif  nya sengketa Pemilu, bahkan dapat memicu konflik antar sesama anak bangsa. Bisa-bisa distrust  antar pendukung peserta Pemilu akan berlangsung, hingga penetapan hasil akhir Pemilu, bahkan berlanjut pasca calon terpilih dilantik dan disumpah.

Pada hal, argumentasi yang mengkaitkan kotak suara berbahan dasar kardus terhadap kecurangan atau rekayasa angka perolehan suara sangatlah  prematur. Hubungan silogisme antara premis mayor dan premis minornya sangat lemah. Jika yang ditakutkan adalah ketidak amanan otentisitas surat suara yang sudah tercoblos oleh penyelenggara Pemilu karena kotak terbuat dari kardus, potensi yang sama juga terjadi pada alumanium, besi, baja dan bahan lain. Karena sekuat apapun bahan kotak suara yang digunakan, kotak suara tetaplah dapat dibuka penyelenggara Pemilu dengan kunci kotak yang mereka pegang.

Apalagi jika dikaitkan dengan proses pembahasan spesifikasi kotak suara kardus antara KPU dan pemangku kepentingan sudah melalui prosedur yang benar. Testimoni daya tahan kotak suara kardus sudah dilakukan dimana-mana.   Kardus yang digunakan bukanlah kardus biasa, seperti kardus mie instan atau kardus yang mudah ditemui di warung-warung klontong. Kotak suara berbahan kardus, sudah dirancang dapat memenuhi standar keterpeliharaan surat suara sampai pada waktu dan tempat yang diperlukan. Kotak suara, bukan kardus biasa. Tapi kardus kedap air dan dapat menahan bobot yang justru melebihi aluminium/ seng, yang sebelumnya digunakan.

Di Indonesia, kotak suara kardus juga sudah digunakan berkali-kali sejak Pemilu 2009 hingga 2018. Sebelumnya aman-aman saja. Relatif  tidak ada keberatan peserta Pemilu atau pihak lain. Bahkan tidak ada laporan kerusakan, apalagi laporan kecurangan yang disebabkan kotak suaranya kardus.

Dengan spesifikasi   kotak suara yang sudah didistribusikan oleh KPU ke seluruh daerah kabupaten/ kota,  sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan.  Kotak suara yang berfungsi sebagai penampungan surat suara pasca pencoplosan, sangat diyakini aman selama proses pengangkutan dari TPS hingga gudang penyimpanan sementara di PPK dan gudang penyimpanan KPU Kabupaten/ Kota atau Provinsi.

Penggunaan kotak suara kardus dalam Pemilu, bukan hanya dilakukan di Indonesia. Banyak negara lain menggunakan karton sebagai kotak suara pemilu, seperti Australia, Argentina, Selandia Baru, Amerika Serikat dan banyak negara lain.

Dari sekian banyak negara yang sudah terlebih dahulu menggunakan kotak suara kardus, hampir tidak pernah terdengar berita atau isu sekalipun, di negara tersebut sudah terjadi kecurangan Pemilu, karena kotak suaranya terbuat dari kardus. Penggunanaan “kardus” hanya semata-mata untuk efesiensi  Dan tentu masih banyak alasan-alasan lain, yang dapat meyakinkan kita bahwa kotak suara kardus sebagaimana spesifikasi kotak suara yang sudah didistribuasikan oleh KPU, bukanlah sesuatu yang dapat dipandang sebagai skenario kecurangan Pemilu.

Merujuk pada Undang-Undang Nonor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penghitungan suara sesungguhnya sudah selesai dan final pada saat penghitungan suara di TPS. Sangat kecil kemungkinannya,  penyelenggara Pemilu nekat mengotak-atik kotak suara yang dijaga oleh banyak pihak untuk menukar suara tercoplos. Meskipun ada yang konyol melakukan, juga tidak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara. Karena dalam kondisi normal, tidak dimungkinkan lagi penghitungan ulang surat suara yang ada di kotak suara.

Penghitungan perolehan suara dukungan setelah pencoplosan, dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh semua stekholder, dituangkan pada formulir C1 Plano, dicermati dan disaksikan oleh saksi peserta pemilu, untuk kemudian dituangkan ke dalam formulir C1 yang ditandatangani oleh seluruh saksi peserta pemilu. Formulir yang ditandatangan oleh semua saksi tersebut, wajib diserahkan kepada semua saksi peserta pemilu dan di upload ke website KPU RI.

Proses penghitungan diatasnya, hanya menjumlahkan angka-angka penghitungan suara yang ada di TPS. Dan prosesnya juga dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh saksi pemangku kepentingan. Peserta Pemilu juga diberi ruang meminta klarifikasi, bahkan melaporkan penyelenggara Pemilu jika terjadi indikasi kecurangan.

Meskipun ada penyelenggara yang nekat memanipulasi angka rekapitulasi ditingkat PPK, KPU Kabupaten dan di atasnya, akan dapat dibuktikan dengan menyandingkan angka angka yang direkap tersebut dengan formulir C1 yang ada di masing-masing saksi dan website KPU. Terus ada apa lagi dengan kotak suara kardus tersebut dianggap bermasalah ?

Meskipun ada niat curang, titik kecurangan yang paling mungkin itu adanya di TPS, pra dan pasca pencoblosan selesai dilakukan hingga pengisian formulir C1 Plano, bukan pada kotak suara.

Tapi jika masalah utamanya adalah masalah kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu, lain soal. Itupun tidak seharusnya mempersoalkan kotak suaranya. Tapi justru meningkatkan partisipasi, bersama-sama KPU, memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

Tidak terjebak pada debat kusir yang menghabiskan energy yang justru merugikan semua pihak. Tapi memperkuat partisipasi dalam memantau dan mencermati apa yang terjadi di lokasi TPS, saat pencoblosan, perhituangan suara di TPS, pengisian formulir C1, hingga rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten, dan seterusnya.


Juli Yusran

Juli Yusran ( Komisioner KPU Kabupaten Pasaman – Sumatera Barat )

Berita Terkait

Baca Juga