Bersama Kawal Pemilu 2019

Bersama Kawal Pemilu 2019 Ilustrasi

Covesia.com - Puncak pesta demokrasi satu kali dalam lima tahun dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang, yang akan memilih para DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta akan memiih presiden dan wakil presiden. 

Pemilu 2019 di Tanggal 17 April nanti tetap memakai metode e-voting seperti pemilu sebelumnya yakni pada tahun 2014.

Pemilu adalah konsep dan sekaligus wujud nyata dari demokrasi prosedural, karena tidak pernah ada satupun negara demokrasi  yang sepenuhnya untuk seluruh rakyat, maka pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern Representative Goverment).

Keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, sebagaimana konsep yang ditawarkan Mayo (Dalam Budiarjo 2006 : 117) “ sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana yang menjamin kebebasan politik”.

Pernyataan di atas dipertegas oleh Dahl (1980 : 11) mengenai sistem pemerintahan demokrasi di mana “masyarakat memiliki kesempatan yang sangat luas dan besar untuk turut dalam pembuatan keputusan”. Dahl (2001 : 84) Melanjutkan bahwa, "hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memeberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri-sendiri”. dan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan nilai-nilai demokratis.

Pemilu juga merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi plitik dan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Pemilu adalah instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk. Pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran.

Pemilu tahun 2019 dianggap oleh banyak pengamat politik, pemilu yang memiliki tingkat keruwetan paling tinggi dibanding pemilu - pemilu sebelumnya, pemilu yang dinilai pemilu yang paling ribet sedunia, yang memiliki teknis penyelenggaraan dan permasalahan yang kompleks, mulai dari tahapan pendaftaran partai politik sampai pada tahapan pungut hitung nantinya.

Untuk itu, Bawaslu sebagai sebuah lembaga yang diamanatkan untuk mengawasi serta memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pengawasan pemilu merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi pemilu berlualitas. Kontribusi utama pengawasan pemilu,selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian penting bagi berkelanjutan demokratisasi di Indonesia.

Pengawasan pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terancana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan pemilu rentan kecurangan. Hal ini membuat pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki untegritas sekaligus akuntabilitas.

Berangkat dari permasalahan inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar pemilu, dan pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan pemilu.

Namun untuk mewujudkan proses dan hasil pemilu sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang, maka perlu secara bersama-sama stakeholder pemilu, Tokoh masyarakat, Organisasi masyarakat, serta masyarakat secara umumnya untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekedar datang dalam memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atau potensi adanya kecurangan yang terjadi serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu setempat sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu.

(lif)


Rini Juita, MA

Rini Juita, MA ( Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman )

Berita Terkait

Baca Juga