Menakar Efektifitas Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Menakar Efektifitas Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Ilustrasi (Istimewa)

Covesia.com - Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2019. Jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level, dalam rangka mendukung investasi yang membuka lapangan kerja harus diprioritaskan dengan menyederhanakan rantai birokrasi yang panjang. Menurut Presiden, jumlah birokrasi yang mengurus perizinan dari eselon I, II, III dan IV terlalu banyak dan panjang dan harus disederhanakan menjadi eselon I, dan Eselon II saja sedangkan eselon III dan IV akan diganti dengan jabatan Fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi atau bahka digantikan oleh robot dengan artificial intelligence. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah.

Dalam rangka percepatan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, serta para Wali kota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Surat Edaran tersebut membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi.

Kesembilan langkah strategis tersebut akan diawali dengan identifikasi terhadap unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi. Lalu, dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

Selanjutnya, dilakukan penyelarasan kebutuhan anggaran terkait besaran penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi. Kemudian para pimpinan instansi harus melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing yang berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna menciptakan sinergitas yang baik.

Proses transformasi jabatan struktural ke fungsional yang dilakukan berdasarkan hasil pemetaan akan dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juni 2020. Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo berharap kepada setiap pimpinan instansi agar melakukan seluruh proses yang tercantum dalam SE secara profesional, bersih dari praktek KKN, menghindari konflik kepentingan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, dan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Korbinwas Pemda) melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/13989/Sj tanggal 13 Desember 2019 telah memberikan arahan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk segera menindaklanjuti arahan Presiden tersebut. Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan analisa serta identifikasi terhadap jabatan fungsional yang relevan dan setara dengan Jabatan Pengawas (eselon IV) yang berpotensi untuk dihapus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Penyederhanaan birokrasi bagi jabatan struktural dikecualikan bagi yang memenuhi tiga kriteria. Ketiga kriteria tersebut yakni memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa. Kemudian perampingan birokrasi juga dikecualikan bagi yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Kemudian yang terakhir dikecualikan untuk kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing masing Kementerian/Lembaga/Daerah kepada Menteri PANRB sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai pejabat struktural eselon III, IV, dan V

Jabatan Administrasi yang terdiri dari Jabatan Administrator (eselon III) dan Jabatan Pengawas (eselon IV) merupakan jabatan yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi dialihkan ke dalam jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan. Pengalihan jabatan sturktural ke jabatan fungsional tersebut melalui mekanisme pengangkatan inpassing/penyesuaian kedalam jabatan fungsional secara khusus.

Lantas, apakah pemangkasan jenjang eselon itu memang efektif mengatasi persoalan birokrasi Indonesia serta  bisa menyederhanakan rantai birokrasi? jawabannya bisa iya bisa tidak. Disatu sisi, selain proses birokrasi akan lebih sederhana, ASN juga diharapkan akan bekerja lebih kompetitif serta dapat mempersempit ruang gerak korupsi. Namun di sisi lain penyederhanaan tersebut juga membawa serentetan konsekwensi dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah. 

Eselon III dan IV adalah Jabatan Administrasi yang bukan pengambil keputusan atau kebijakan, mereka adalah jabatan pendukung kebijakan yang diambil Eselon I dan Eselon II, sekaligus menjadi penjamin mutu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab eselon II dan I. Sehingga dari operasional serta pertanggungjawaban terhadap hal teknis dalam suatu pekerjaan pada rantai birokrasi sebenarnya memang ada pada tataran level Jabatan Administrator (eselon III) dan Jabatan Pengawas (eselon IV). Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas merupakan eksekutor pelayanan sekaligus memastikan administrasi berjalan sesusai prosedur.

Dari segi kewenangan dan tanggungjawab manajerial, Jabatan Fungsional memiliki beragam keterbatasan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Jabatan Fungsional hanya bekerja sesuai butir-butir kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan jenjang jabatannya. Sehingga apabila nantinya Jabatan Administrator (eselon III) dan Jabatan Pengawas (eselon IV) yang ada saat ini dialihkan ke dalam jabatan fungsional tentunya perlu ada perubahan dan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur terkait butir kerja, wewenang, tanggungjawab serta tata kerja seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai koordinator/penanggungjawab suatu unit kerja.

Selain itu mekanisme pola karir juga merupakan hal yang juga perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan nantinya. Mengingat Jabatan Administrator (eselon III) dan Jabatan Pengawas (eselon IV) yang menduduki jabatan saat ini nantinya dialihkan ke dalam jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya. Tentunya apabila nantinya Pejabat tersebut akan melakukan tour of duty ke unit kerja lain baik itu dalam rangka rotasi biasa, penyegaran maupun promosi tentunya akan mengalami kesulitan karena harus mencari unit kerja yang nama jabatan fungsionalnya sejenis dengan nama jabatan yang dipangku oleh pejabat tersebut. Hal tersebut tentunya secara tidak langsung dapat menghambat perkembangan karir dari ASN.

ASN merupakan ujung tombak Pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Aspek psikologis dari ASN terdampak juga perlu menjadi perhatian perumus kebijakan, khususnya terkait dengan pendapatan dan kesejahteraannya. Apabila kebijakan penyederhanaan birokrasi ini justru mengakibatkan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan mereka, tentu pada akhirnya justru akan mengakibatkan terjadinya resistensi dan turunnya kinerja mereka.  

Penyederhanaan birokrasi merupakan hal yang sangat positif dalam memperbaiki kinerja birokrasi pada pemerintahan, namun alangkah lebih bijak jika penyederhanaan birokrasi tersebut direncanakan serta disusun secara matang dan tidak dilakukan terburu-buru tanpa konsep yang jelas atau bahkan hanya ABS semata. Kebijakan penyederhanaan birokrasi ini sendiri pada hakikatnya bukanlah hal yang sederhana, mengingat hal yang akan diubah merupakan suatu tatanan yang telah lama menjadi bagian dalam tata kerja birokrasi di Indonesia. Banyak regulasi yang harus dirubah dan harmonisasi ulang. Formulasi kebijakan yang tidak matang dan tidak tepat tentunya akan membawa dampak yang kurang baik dan justru kontra produktif terhadap kinerja Pemerintah itu sendiri di kemudian hari. 


Bunga Suci Lestari

Bunga Suci Lestari ( Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas )

Berita Terkait

Baca Juga