Perjalanan Panjang Pemilihan Direksi Bank Nagari

Perjalanan Panjang Pemilihan Direksi Bank Nagari Ilustrasi

Covesia.com - Perjalanan panjang pemilihan Direksi Bank Nagari cukup memakan waktu. Sebagai Bank Pembangunan Daerah yang terus berkembang pesat dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, seharusnya Bank Nagari disokong penuh oleh seluruh pemangku kepentingan agar bisa lebih maju kedepan. Tidak bisa dipungkiri, Bank Nagari dapat terus berkembang dan berinovasi, beradaptasi mengikuti teknologi perbankan terkini agar tidak tergilas oleh perkembangan zaman. 

Bank Nagari juga mengikuti perkembangan Revolusi Industri 4.0, di mana saat inisudah banyak produk-produk digital yang sudah diciptakan mengikuti perkembangan teknologi perbankan terkini supaya tidak tertindas dalam perkembangan industri perbankan. 

Banyak produk dan fitur digital perbankan yang telah diluncurkan oleh Bank Nagari, antara lain Mobile Banking, Nagari Cash Management, Nagari Virtual Account, Nagari Portal Payment, Nagari Auto Debet, Nagari Kartu Debit GPN dan yang terbaru juga mengikutipenggunaan QRIS yang merupakanstandarnasional QR Code yang ditetapkan Bank Indonesia agar lebihmemudahkandalamtransaksi non tunai.

Hal tersebut patut diapresiasi kepada manajemen dan karyawan Bank Nagari, karena mereka mampu membawa Bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ini terus bersaingd engan perbankan yang ada di Indonesia, dan juga sudah sepantasnyalah stakeholder terus mendorong dan menyokong agar manajemen Bank Nagari terus berjaya kedepannya.

Kembali ke masalah perjalanan panjang pemilihan Direksi Bank Nagari yang sedikit dibahas diatas, polemik antara Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) IrwanPrayitno dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi dalam proses pemilihan Direksi saatini menurut Miko Kamal sebagai legal governance specialist atau spesialis hukum tata kelola. Awal masalahnya hanya belum disesuaikannya struktur kepemilikan (ownership) Bank Nagari. 

UndangUndang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014 yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015) yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mewajibkan BUMD (dulu disebut perusahaan daerah) yang sudah ada sebelumnya untuk menyesuaikan struktur kepemilikan sahamnya; satu daerah harus memegang lebih 50% dari jumlah saham yang beredar.

Sedangkan saham terbesar masih berjumlah 32% lebih sedikit. Pemegangnya saat ini adalah Pemerintah Provinsi Sumbar. Apabila masalah mengenai struktur kepemilikan Bank Nagari ini diselesaikan, seharusnya sudah tidak akan ada lagi masalah seperti polemik antara gubernur dengan Ketua DPRD saat ini. 

Karena semua ketentuan telah dijalankan sepenuhnya, pemilihan direksi dapat berjalan dengan lancar dan Direksi terpilih pun nantinya dapat bekerja dengan lebih fokus karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan, baik itu bagaimana menangkal keadaan ekonomi global saat ini dan juga bagaimana membawa Bank ini mampu terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman sehingga terus menjadi bank kebanggaan urang awak.


Husni Afriadi

Husni Afriadi ( Jurnalis )

Berita Terkait

Baca Juga