Rapor Merah PSBB

Rapor Merah PSBB Ilustrasi

Covesia.com - Pandemi Covid-19 saat ini mengejutkan dunia dan termasuk Indonesia secara khususnya, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk memutus penyebaran mata rantai Covid-19 ini, yang salah satunya adalah memberlakukan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemberlakuan PSBB di beberapa kota di Indonesia dilatarbelakangi, bahwa penyebaran kasus Covid-19 seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Riau, Surabaya, dan Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dalam dua minggu terakhir, sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, serta PSBB di tetapkan setelah dilakukan proses kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya.

Kondisi di lapangan pada hari ini, pemberlakuan PSBB di beberapa kota tersebut menimbulkan berbagai polemik di kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi,  dan ada masyarakat yang sudah sepenuhnya mematuhi untuk melaksanakan anjuran dari Pemerintah, seperti di rumah saja, bekerja dari rumah, semua sekolah diliburkan, menggunakan masker, tidak ada kegiatan di rumah ibadah, membatasi semua kegiatan sosial dan pemerintah juga menutup semua fasilitas umum dengan tujuan untuk memutus penyebaran mata rantai  Covid-19 ini. 

Upaya untuk memutus penyebaran mata rantai Covid-19 ini di  DKI Jakarta telah diperpanjang selama 28 hari, dari tanggal 24 April diperpanjang sampai tanggal 22 Mei 2020. Diperpanjangnya pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta,  dilatarbelakangi  masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan warga, di mana selama dua minggu ini  masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan ketidaktaatan, pelanggaran, dan adanya perusahaan yang  masih beroperasi dan kerumunan masa masih ditemukan, sehingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau masyarakat menaati aturan PSBB, dan beliau juga menyampaikan semakin sedikit kegiatan dan kian besarnya kedisiplinan warga terhadap PSBB akan menekan penularan Covid-19 ini, dan jika ingin pandemi Covid-19 cepat selesai, maka sudah sepantasnya kita juga harus sepakat disiplin untuk melaksanakannya.

Upaya untuk memutus penyebaran mata rantai  Covid-19 ini di Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor.27 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam penanganan Cobid-19 di daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan daerah Kota Bekasi resmi dimulai pada Rabu, 15 April 2020 yang lalu hingga 14 hari ke depan.

Pelaksanaan PSBB di Jawa Barat di lima wilayah yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan PSBB efektif diterapkan pada 15 April 2020.

Salah satu kegiatan yang akan dilakukan sepanjang PSBB yakni tes masif sebagai metode pelacakan penyebaran Covid-19 yang harus dimaksimalkan, sebagai contoh per tanggal  14 april 2020 sudah 70.000 tes massif dilakukan di Jawa Barat, dan akan diteruskan sampai 100.000 dan seterusnya sampai target 300.000.

Selanjutnya, pemberlakuan PSBB  tidak bisa dilakukan seperti di DKI Jakarta lantaran kabupaten yang memiliki desa, sehingga di Kabupaten  Bogor dan Kabupaten Bekasi memutuskan PSBB terbagi 2 zona, yakni zona merah di kecamatan-kecamatan tertentu PSBB maksimal, sedangkan di zona non merah PSBBnya akan menyesuaikan antara minimal sampai kelas menengah, dan selain itu upaya maksimal dari pemberlakuan PSBB, dengan menutup akses ke wilayah lain, membatasi kegiatan perkantoran, kegiatan komersial, kegiatan kebudayaan dan kegiatan keagamaan.

Upaya untuk memutus penyebaran mata rantai Covid-19 ini di Banten diberlakukan PSBB yang mengacu pada SK Gubernur Nomor 443/Kep.140-Huk/2020  yang akan  berakhir pada 3 Mei, dan akan diperpanjang selama 14 hari.

Pembahasan perpanjangan PSBB akan menitikberatkan pada tiga wilayah yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 ini yang bertitiktolak pada masih banyaknya masyarakat Banten yang melakukan pelanggaran selama PSBB, sehingga diperlukan upaya evaluasi berkaitan ketaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat untuk menggunakan masker saat keluar rumah, pengendara kendaraan bermotor yang belum menerapkan social distancing, dan mayoritas pelanggar PSBB ini adalah pengguna kendaraan bermotor roda dua, dari hasil upaya atas adanya pelanggaran yang dilakukan berupa teguran simpatik tertulis dan adanya upaya teguran tertulis.

Selanjutnya, upaya untuk memutus penyebaran mata rantai Covid-19 ini di Riau telah diterapkan sejak 17 April 2020 dan menurut Kadinkes Riau  menyatakan PSBB belum menunjukkan dampak penurunan terhadap kasus Covid-19 di Riau secara keseluruhan. Gubernur Riau Syamsuar sebenarnya telah meminta wilayah  di sekitar Pekanbaru juga melakukan PSBB, dan sejak awal Gubernur Riau meminta kabupaten dan kota lainnya sekitar Pekanbaru untuk melaksanakan PSBB. 

Jika tidak dilaksanakan maka PSBB di sekitar  Pekanbaru maka tidak akan efektif. Sebelum ada PSBB hanya ada 20 kasus, tapi setelah PSBB penambahan kasus sampai 44 kasus di Riau. Tentunya kondisi ini menjadi bahan evaluasi bersama oleh instansi-instansi terkait untuk sesegera mungkin melakukan evaluasi secara mendetail soal apakah PSBB  mampu menurunkan penyebaran Covid-19 atau tidak.

Upaya untuk memutus penyebaran mata rantai Covid di Sumatera Barat hampir sama yang terjadi di DKI Jakarta, masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan masyarakat, sehingga diharapkan setelah 14 hari diterapkan akan dilakukan tindakan untuk mengevaluasi apakah akan diteruskan atau dikurangi intensitasnya, dan jika masih ditemukan pelanggaran oleh masyarakat akan berikan sanksi.

Maka timbul pertanyaan apakah imbauan dalam pemberlakuan PSBB ini sudah dapat dikatakan efektif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, sehingga diperlukan tindakan untuk memberlakukan  PSBB yang bertujuan untuk mencapai efektivitas hukum. 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto  adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5  (lima) faktor, yaitu : faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), dan faktor kebudayaan (hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Selanjutnya,  derajat  dari sebuah efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga di kenal asumsi, bahwa : taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Marcus Priyo Gunarto menjelaskan tentang keberlakuan hukum dapat efektif, apabila : Pertama, adanya relevansi atutan  hukum dengan kebutuhan orang menjadi target atau sasaran. Kedua, adanya kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum. Ketiga, Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum. Keempat, Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur. Kelima, sanksi yang akan diancam oleh Undang-Undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan uraian sebelumnya dalam menyikapi pemberlakuan PSBB di beberapa kota di Indonesia,  maka dapat disimpulkan, bahwa, pertama, relevansi keberadaan aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target  atau sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat sudah sepenuhnya sejalan dengan apa yang di harapkan Pemerintah, seperti adanya pembatasan terhadap pekerjaan, pendidikan, keagamaan, akan tetapi ada hak yang tidak dapat Pemerintah batasi terkait hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupan, belum sepenuhnya terwujud  karena setiap orang mempunyai skala prioritas didalam kehidupannya yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun, karena kita akan bersinggungan dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang melekat dan merupakan pemberian dari Allah.

Kedua, kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum, tentunya semua itu harus sejalan dengan apa yang dikemukakan Jeremy Bentham "The Greatest Happiness For The Greatest Numbers", kebahagian yang sebesar-besarnya ditujukan untuk masyarakat seutuhnya sebagai upaya memartabatkan manusia dan perikemanusiaan sesungguhnya.

Ketiga, adanya upaya sosialisasi yang optimal  kepada semua orang yang menjadi target hukum, dengan mengedukasi masyarakat, bahwa saat ini masyarakatlah yang harus menjadi "Garda Terdepan", karena semakin hari kita tidak bisa menutup mata karena penyebaran Covid-19 sudah berada di level yang begitu sangat mengkhawatirkan, sehingga menuntut kita semua harus  merendahkan hati untuk saling berpegangan tangan, saling berangkulan, harus satu visi dan misi untuk membantu dokter, tenaga kesehatan, institusi rumah sakit sebagai pihak-pihak terkait untuk memberikan upaya kesehatan dengan tujuan untuk meringankan beban mereka dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Keempat, Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Maksudnya disini meskipun pemberlakuan PSBB bersifat himbauan, akan tetapi semua tetap berpulang pada masyarakat itu sendiri agar semakin hari bisa meningkatkan ketaaatan hukum atau kesadaran hukum masyarakat, karena negaralah yang bisa memaksakan kehendaknya melalui alat perlengkapan negaranya untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang menjadi arahan  yang sudah di tetapkan Pemerintah yang sesuai dengan salah satu adagium "Salus Populi Suprema Lex" yang dapat diartikan sebagai Keselamatan Rakyat adalah Hukum yang tertinggi.

Kelima, sanksi yang akan di ancam oleh Undang-Undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu. Pertanyaan yang kemudian muncul sanksi manakah yang harus menjadi " yang utama" dan sanksi manakah yang harus menjadi "yang terakhir" diterapkan, mengingatkan semua upaya yang dilakukan Pemerintah terkait untuk memberikan perlindungan terhadap kejahatan tubuh dan nyawa sebagai upaya mengembalikan kepada kondisi semula, bukan semata-mata hanya untuk mengantisipasi keresahan masyarakat yang semakin berada diambang batas untuk memaknai kehidupan selanjutnya, karena idealnya sebuah kehidupan untuk memartabatkan manusia dan perikemanusiaan itu sendiri.


(Siska Elvandari merupakan Dosen Hukum Kesehatan Universitas Andalas)
Dr. Siska Elvandari, SH, MH

Dr. Siska Elvandari, SH, MH ( Dosen Hukum Kesehatan Universitas Andalas Padang )

Berita Terkait

Baca Juga