Implementasi Kampus Merdeka melalui Kerjasama Perguruan Tinggi dan Bisnis

Implementasi Kampus Merdeka melalui Kerjasama Perguruan Tinggi dan Bisnis Firmansyah David

Covesia.com - Memasuki tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Kampus Merdeka untuk perguruan tinggi di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan ‘kebebasan’ bagi perguruan tinggi dalam tata kelola organisasi serta ‘kemerdekaan’ bagi mahasiswa untuk belajar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 

Pemerintah melalui program ini menyadari bahwa dunia pendidikan tinggi telah memasuki era di mana informasi dan pengetahuan tersedia secara luas melalui jejaring Internet. Lebih lanjut, tantangan utamanya adalah kesiapan Indonesia dalam menghadapi Global Megatrend 2045 dan implikasinya terhadap kehidupan bernegara. 

ASEAN memprediksi 40 tahun ke depan pendidikan tinggi akan menghadapi perubahan yang sangat cepat pada sektor pengelolaan teknologi dan informasi (revolusi industri), demografi, geopolitik, geoekonomi, dan sumber daya manusia. Perguruan Tinggi, mau tidak mau, harus beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tidak tergilas.

Ide kampus merdeka memang bukanlah konsep baru sepenuhnya. Paradigma ‘merdeka belajar’ telah dilakukan oleh para ilmuan di era terbentuknya perguruan tinggi di tahun 1000-an masehi. Di konteks ini, ‘merdeka belajar’ bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan fundamental. 

Era ini berjalan dengan baik hingga Revolusi Industri I terjadi pada tahun 1800-an di Eropa dan Amerika Serikat. Temuan ilmiah yang dihasilkan tidak sepenuhnya bisa diserap untuk kebutuhan industri. Ada kalanya temuan ilmiah sangat kompleks sehingga perlu waktu bagi industri untuk melakukan penelitian yang berorientasi produk. Kondisi lain, masyarakat juga belum tentu membutuhkan temuan tersebut. Dengan kata lain, temuan ilmiah hanya dapat diterapkan di waktu dan konteks yang tepat.

Perbedaan ‘logika institusi’ antara perguruan tinggi dan industri juga berdampak pada kompetensi lulusan yang dihasilkan. Permasalahan klasik adalah adanya jurang pemisah antara perguruan tinggi dan industri yang berdampak pada rendahnya keterserapan lulusan. Selain dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja, rendahnya keterserapan lulusan dikarenakan besarnya gap kompetensi lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Badan Pusat Statistik merilis pada Februari 2019, lulusan sarjana yang mengganggur meningkat hingga 25 % disebabkan oleh kompetensi yang tidak sesuai.

Berdasarkan uraian diatas, ‘kedekatan’ antara perguruan tinggi dan industri merupakan hal yang harus diwujudkan. Pada dekade terakhir istilah University-Business Cooperation (baca - Kerjasama Perguruan Tinggi dan Bisnis) telah menjadi kerangka kerja di berbagai negara untuk mengantisipasi gap perguruan tinggi dan industri/masyarakat/NGO atau pemerintah. Atau dengan kata lain kerjasama perguruan tinggi dengan institusi di luar perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi harus meninggalkan norma ‘menara gading’ dan harus aktif dalam menginisiasi kerjasama dengan institusi di luar kampus. Ini berdampak pada perubahan pengelolaan Tri-Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi harus menjadi agen dalam mempromosikan keterbaharuan pada industri, bukan sebaliknya. Peneliti, dosen, dan mahasiswa haruslah menjadi agen hibrid, yang menyeimbangkan pencapaian akademik dan keterpakaian industri baik pada konteks pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tentu saja hal ini bukan hal yang mudah dan bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. 

Perguruan tinggi dituntut untuk mendapatkan kepercayaan dan komitmen dari industri. Selanjutnya perguruan tinggi juga dihadapkan dengan tantangan untuk mempertahankan kolaborasi dengan industri. 

Kerjasama Perguruan Tinggi dan Bisnis (KPTB) merupakan kerangka utama dalam menjalankan Program Kampus Merdeka. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi ‘kemerdekaan’ perguruan tinggi untuk, pertama, merdeka dalam pembukaan program studi baru. Dengan KPTB, perguruan tinggi dapat membuka program studi dimana lulusan mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan mode-kerja industri yang ada. 

Tentu saja pembukaan program studi dapat berbeda di setiap wilayah atau region, bergantung dari jenis industri yang ada. Kedepan, prospek pembukaan program studi vokasi tentu akan lebih besar. 

Kedua, merdeka dalam (re)akreditasi program studi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi meninjau ulang tentang tata cara dan prosedur akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Kebijakan ini memberi kelonggaran pada perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu tanpa harus terbebani dengan beban administratif - sehingga perguruan tinggi mendapatkan waktu lebih banyak pada peningkatan metode ajar dan penelitian. 

Kebijakan ketiga, merdeka dalam menyusun hak belajar tiga semester di luar program studi. Dengan kebijakan ini diharapkan lulusan mendapatkan kompetensi tidak hanya dari perguruan diri sendiri tetapi dari ‘dunia luar’, untuk program studi 8 semester. Lulusan harus mengetahui bagaimana sebenarnya ‘logika’ dunia kerja. Secara program, mahasiswa mengambil satu semester di luar program studi di perguruan tingginya dan selanjutnya melanjutkan dua semester di luar perguruan tinggi. Guna mendukung program kedua ini berjalan lancar, perguruan tinggi harus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti perguruan tinggi lain, industri kecil dan menengah, organisasi profit dan non-profit, pemerintah daerah dan sebagainya. Perguruan tinggi harus mengantisipasi keberagaman institusi dan menjaga keberlangsungan kerjasama. 

Bentuk - bentuk kegiatan “merdeka belajar” diluar perguruan tinggi dapat dilakukan, pertama, magang - konsep latihan kerja yang dilakukan oleh mahasiswa dan dibimbing oleh dosen dan pembimbing industri. 

Di negara-negara maju, mahasiswa diwajibkan magang di industri/ organisasi terkait baik pada program sarjana maupun vokasi.

Kedua, proyek Desa. Mahasiswa berkesempatan untuk melaksanakan semester di luar perguruan tinggi dengan terlibat langsung di proyek-proyek pembangunan desa. Tentunya perguruan tinggi harus lebih dulu menjajaki desa-desa yang memang menyediakan tempat bagi mahasiswa untuk ikut serta. 

Ketiga, mengajar di Sekolah. Mahasiswa dapat merasakan pengalaman menjadi guru di sekolah-sekolah menengah dan menerapkan pengetahuan yang di dapat dari perguruan tinggi. Keempat, pertukaran pelajar. Program ini memang telah dilaksanakan di beberapa tahun terakhir di berbagai perguruan tinggi baik nasional maupun internasional. Program ini dapat dipakai untuk memenuhi satu semester di perguruan tinggi lain baik untuk pembelajaran maupun penelitian. 

Kelima, proyek independen dan kemanusiaan. Mahasiswa dapat mengikuti proyek-proyek independen di perusahaan ataupun kemanusiaan untuk memenuhi satu atau dua semester di luar perguruan tinggi. Dan terakhir, wirausaha. selain menjadi target pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia, satu atau dua semester untuk memulai wirausaha dapat di lakukan di beberapa kegiatan perusahaan seperti pada Business Incubator, Science Park dan lain-lain.

Dengan demikain, tantangan utama pelaksanaan kampus merdeka adalah penyamaan konsepsi bahwa perguruan tinggi merupakan organisasi yang dinamis yang mengikuti perubahan zaman. Perbedaan ‘logika institusi’ dengan industri bukanlah menjadi penghalang tetapi harus diatasi sedemikian rupa guna meningkatkan keterserapan lulusan. Peran sebagai organisasi hibrid menjadi penting bagi perguruan tinggi sehingga dapat berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan Indonesia. 

(Penulis Merupakan Wakil Rektor I Institut Teknologi Padang)

Firmansyah David, Ph.D

Firmansyah David, Ph.D ( Wakil Rektor I Institut Teknologi Padang )

Berita Terkait

Baca Juga