Kebijakan Relaksasi Kredit di Tengah Badai Pandemi Covid-19

Kebijakan Relaksasi Kredit di Tengah Badai Pandemi Covid19 Ilustrasi (Pixabay)

Covesia.com - Pandemi Covid-19 dengan penyebaran yang mudah, cepat, dan luas telah menciptakan krisis kesehatan dengan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Berbagai kebijakan ditempuh pemerintah untuk meredam penyebarannya. Mengkampanyekan prilaku hidup bersih dan sehat. membagikan masker, handsanitizer, penyemprotan desinfektan ke tempat tempat dan kendaraan umum hingga secara bertahap mengumumkan phycical distancing dengan bekerja dari rumah (work from home/WFH), belajar dari rumah,dan beribadah dari rumah. Bahkan beberapa pemerintah daerah secara bertahap memberlakukan PSBB termasuk Provinsi Sumatera Barat.

Beberapa kebijakan PSBB/ phycical distancing tersebut ternyata berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat tak terkecuali pada sektor ekonomi. Beberapa aktifitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja berhentinya/terhambat beroperasi karena langka atau mahalnya pasokan bahan baku, kesulitan pemasaran yang semuanya berimbas pada penurunnya keuntungan. Pembatasan interaksi dan dampak melambatnya perekonomian juga dirasakan oleh pelaku ekonomi di sektor informal sepertipedagangkakilimaatauojekonline.

Efek domino berikutnya yang terdampak oleh melambatanya perekonomian adalah sektor keuangan/perbankan. Adanya pandemi ini benar-benar membuat para pelaku ekonomi mendapatkan pukulan telak dan para pekerjaan harian pun juga terdampak.Terhentinya aktivitas dampak pandemi Covid-19 ini,tentu membuat masyarakat was-was dalam bertindak,yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan. Selanjutnya apa yang terjadi? Tentu kemampuan membayar cicilan/kewajiban tersendatsehinggamengganggulikuiditsbankdanlembagakeuaangan.

Salah satu kebijakan dibidang keuangan/perbankan yang diambil pemerintah adalah kebijakan relaksasi. Kebijakan ini diumukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 di Istana Bogor. Secara formal kebijkan ini diatur melalui peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (pojk stimulus dampak covid-19). POJK ini sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31Maret 2021.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah Rp 10 miliar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan akan diberikan penundaan sampai dengan satu tahun dan penurunan bunga.

Siapakah yang akan sedikit rileks dengan relaksasi ini? Apakah rakyat atau dunia perbankan/Lembaga keuangan? Relaksasi ini tidak dimaksudkan untuk menghapuskan kredit, tetapi pemerintah mengupayakan keringanan pembayaran cicilan kepada debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan dengan tidak menimbulkan masalah baru bagi bank/lembaga keuangan.

Implementasi kebijakan relaksasi ini perlu dilakukan penuh kehati-hatian. Jika diasumikan sekitar 30 persen kredit perbankan adalah kredit sektor konsumsi dan sekitar 15 persen sampai dengan 20 persen adalah kredit UMKM, maka kita menghadapi risiko default yang disengaja untuk eksposur sampai 50 persen kredit nasional atau setara dengan Rp 2.500 triliun. Suatu jumlah yang pasti akan membangkrutkan ekonomi Indonesia.

Perlu dilakukan profiling menyeluruh tentang nasabah sehingga kebijakan relaksasi ini tepat sasaran. Nasabah yang diberikan fasilitas restrukturisasi atau penundaan cicilan. Adalah benar benar nasabah yang layak misalnya untuk nasabah yang dalam jangka panjang masih memiliki prospek untuk recover dan menguntungkan bank. Selain itu kebijakan ini perlu pengawasan yang ketat untuk menghindari moral hazard sehingga tidak lagi terulang pembobolan uang negara karena penyelewengan kebijakan pemberian relaksasi.

Satu tahapan penting yang harus dilakukan agar kebijaan ini sesuai tujuan awal perumusannya adalah informasi tentang kebijan harus tersosialisasikan memadai dan pada semua pihak yang berkepentingan. Sehingga informasi simpang siur yang saat ini banyak dipercaya masyarakat, seperti restrukturisasi diberikan secara otomatis dan tidak perlu diajukan oleh nasabah tidak terjadi.

Kebijkan relaksasi di bidang keuangan/perbankan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)No11/POJK.03/2020 dilakukan dengan dua cara:

1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaandanalaindenganplafons Rp10miliar.

2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK.

Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antaralain dengan cara:

1) penurunan suku bunga.

2) perpanjangan jangka waktu.

3) pengurangan tunggakan pokok.

4) pengurangan tunggakan bunga.

5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan/atau

6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Stimulus yang diberikan OJK diharapkan dapat mengurangi dampak merosotnya kinerja dan kapasitas debitur akibat pandemi covid-19 yang bisa meningkatkan risiko kredit bermasalah. Perbankan juga berpeluang memiliki pergerakan yang lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan memberikan kredit baru kepada debiturnya. POJK ini juga diharapkan menjadi kebijakan countercyclical dampak penyebaran virus corona, sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistemkeuangan,dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain peraturn tersebut , OJK juga merilis ketentuan restrukturisasi kredit bagi perusahaan leasing dalam Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) bagi Perusahaan Pembiayaan. Surat edaran tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan stimulus di Industri Keuangan Non Bank ( IKNB ) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan ini adalah salah satu kebijakan yang pro rakyat, namun implementasinya membutuhkan Kerjasama antara Bank Indonesia, Bank Milik Negara, Perbankan swasta dan Lembaga keuangan lainnya. Dalam jangka pendek kebijakan restrukturisasi akan menurunkan profitabilitas perbankan dan berdampak pada likuiditas bank, namun kebijakan ini kan mengurangi tingkat gagal bayar dari nasabah.

Untuk mendukung kebijakan ini, Bank Indonesia telah mengumumkan paket stimulus bantuan likuiditas industri perbankan senilai Rp417,8 triliun melalui dua quantitative easing (QE) paket QE pertama senilai Rp300 triliun, melalui pembelian surat utang negara di pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan melalui mekanisme term-repurchase agreement (repo), serta penurunan giro wajib minimum (GWM). Sedangkan dalam QE kedua,senilai Rp117,8 triliun. Bank Indonesia kembali menurunkan GMW sebesar 200 basis poin (bps). Dari langkah tersebut maka akan ada tambahan bantuan likuiditas senilai Rp102 triliun untuk industri perbankan.

Selain itu, BI juga melonggarkan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan rasio intermediasi makro-prudensial (RIM) baik terhadap bank umum konvensional maupun bank umum syariah/unit usaha syariah untuk periode 1 tahun. Tambahan likuiditas dari kebijakan tersebut diperkirakan mencapai Rp15,8triliun.

Bagi Bank dan Lembaga Keuangan, Jika bank tidak melakukan restrukturisasi, Bank/Lembaga keuangan harus menambah biaya pencadangan akan meningkat yang artinya bank/Lembaga keuangan harus rela kehilangan likuiditas karena peningkatan biaya pencadangan tersebut. Sebaliknya, kebijakan restrukturisasi meskipun menurunkan cashflow bank, tetapi menghindarkan atau mengurangi resiko kredit macet.

Di tengah kondisi perekonimian yang belum kunjung membaik dan ketidakjelasan kapan krisis Kesehatan akan berakhir, relaksasi kredit menjadi salah kebijakan yang meringankan beban masyarakat. Bagi bank/Lembaga keuangan kebijakan ini juga akan menghindarkan/mengurangi bayang-bayang ancaman kredit macet. Rstrukturusasi kredit menjdi semcam sekoci kecil penyelamat masyarakat dan dunia perbankan dari badai pandemi tentunya,kita semua berharap,pandemi ini pergi dari bumi ini dan kembalid apat beraktivitas seperti sebelumnya.

Nadhilah Bunga Foureska

Nadhilah Bunga Foureska ( Mahasiswa PKN STAN )

Berita Terkait

Baca Juga