Sejarah Kepemimpinan di Sumbar Bakal Terulang?

Sejarah Kepemimpinan di Sumbar Bakal Terulang Guswandi (Dok. Pribadi)

Covesia.com - Sejak Sumatera Barat dimekarkan dari Sumatera Tengah tahun 1957, tampuk kepemimpinan sudah berganti lebih dari 10 kali. Latar belakang tokoh-tokoh terbaik tersebut beragam, mulai dari birokrat, politisi, hingga polisi.   

Jika kita melirik ke belakang, jabatan Gubernur Sumbar pertama Sumbar ternyata dijabat oleh seorang polisi. Ialah Kombespol (Purn) Kaharudin Datuk Rangkayo Basa. Dikutip dari wikipedia, beliau lahir di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumbar, 17 Januari 1906, dan meninggal di Padang, Sumbar, 1 April 1981 pada umur 75 tahun. 

Kaharudin Datuk Rangkayo Basa merupakan seorang anggota polisi Republik Indonesia (RI) dengan jabatan terakhir Kepala Kepolisian Sumatera Tengah, dan kemudian menjadi Gubernur Sumbar, yang pertama (1958-1965) setelah provinsi Sumatera Tengah dimekarkan berdasarkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 19 tahun 1957.

Kaharudin Datuk Rangkayo Basa merupakan tamatan Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) (Sekolah Pangreh-praja) di Fort de Kock (Bukittinggi) dan istrinya yang bernama Mariah yang dinikahinya pada tahun 1926 merupakan tamatan Hollandsch-Inlandsche School (HIS) (SD 7 tahun) di Sigli, Aceh.

Dalam perjalanan kariernya Kaharudin pernah menduduki jabatan mulai dari Asisten Demang, Asisten Wedana Polisi, Kepala Polisi Padang Luar Kota, Kepala Polisi Keresidenan Riau, Kepala Polisi Kota Padang, Kepala Polisi Provinsi Sumatera Tengah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumbar. 

Kaharoeddin adalah tokoh yang menata dan meletakkan dasar pemerintahan sipil daerah Sumatera Barat. Dia pulalah pemimpin daerah yang berdiri di barisan depan untuk membuka kembali Universitas Andalas setelah vakum di masa PRRl. Jejak langkahnya juga dicatat dalam sejarah berdirinya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat yang kini telah berganti nama menjadi Bank Nagari. Namun satu-satunya yang mengabadikan namanya hanyalah Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui sebuah gedung yang dinamai Gedung Pertemuan Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa.

Jika kita mengamati perjalanan Kaharoeddin, kita langsung teringat Irjen Pol Fakhrizal, mantan Kapolda Sumbar yang orang kebanyakan menyebutnya "kapolda niniak mamak'', yang kini tengah mempersiapkan diri untuk ikut bertarung dalam Pilkada Sumbar mendatang. 

Fakhrizal adalah seorang perwira tinggi Polri dan mantan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (2015–2016) dan Kepala Kepolisian Daerah Sumbar (2016–2019).

Keikutsertaan Fakhrizal dalam kontestasi Pilgub Sumbar bermula dari kuatnya dorongan masyarakat. Saat masih menjabat Kapolda Sumbar, Fakhrizal yang rajin bertemu masyarakat dari segala lapisan, selalu mendapat permintaan agar dirinya jadi Gubernur.

Mungkin masyarakat belum rela ditinggal sosok yang ramah dan humanis tersebut.  Atau bisa jadi masyarakat rindu dengan pemimpin yang mampu jadi pengayom bagi semua pihak.   

Fakhrizal merupakan anak sulung dari enam bersaudara. Keluarganya berasal dari Pakan Sinayan, Kamang Mudiak, Kamang Magek, Agam. Bapaknya Sabri adalah seorang anggota TNI AD dengan pangkat terakhir Pembantu Letnan Satu (Peltu). Ibunya bernama Asni.

Meski lahir dan besar dikalangan militer, sosok Fakhrizal jauh dari kata otoriter. Selama memimpin di institusi kepolisian, Fakhrizal dikenal tegas tapi tidak arogan. Begitu juga kala bertemu masyarakat, dia tidak pelit menyapa dan selalu tersenyum.

Senyum yang membuat suasana menjadi cair, sehingga masyarakat tidak sungkan untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya. Dari penuturan banyak pihak, Fakhrizal termasuk figur yang mau mendengarkan pendapat orang lain, siapapun itu. Mau itu ibu rumah tangga, para ahli, petani, nelayan, dan sebagainya.

Satu hal yang pasti, Fakhrizal telah mendapatkan ratusan ribu dukungan untuk maju di Pilgub. Itu bukti nyata yang tidak terbantahkan, kalau sosoknya mendapat simpati yang besar dari masyarakat. 

Jika berkaca pada sejarah, tentu ada kesamaan antara Kaharudin Datuk Rangkayo Basa dengan Fakhrizal. Mereka sama-sama dari institusi kepolisian, sama-sama dekat dengan masyarakat dan tidak otoriter dalam memimpin.

Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah Kaharudin adalah seorang berlatarbelakang polisi juga dapat memimpin daerah dengan baik. Tidak otoriter dalam mengambil kebijakan, demokratis dalam memimpin.

Menarik kita tunggu, apakah sejarah kepemimpinan di Sumbar bakal terulang?

(Penulis adalah Presiden Komunitas Muda Minang Rantau (Kommintau) tinggal di Jakarta)


Guswandi

Guswandi ( Jurnalis di Jakarta )

Berita Terkait

Baca Juga